Banjarnegara – Program Indonesia Pintar (PIP) yang dikenal dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memiliki kemiripan dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program ini adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah dari usia 6 hingga 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin.
Seperti dikutip dari laman Indonesia Pintar Kemendikbud.go.id, Program Indonesia Pintar ini merupakan program kerja sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Anggota DPRD Banjarnegara Djarkasi Efendi saat agenda Turba terkiat PIP Sabtu ini (12/6) di MTs N 2 Banjarnegara menyampaikan, “Program PIP yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertujuan agar siswa dari kalangan yang tidak mampu dapat mengenyam pendidikan dengan lebih baik dan tidak boleh sampai putus sekolah,”
Pada kesempatan yang sama Sekretaris Partai Golkar Cabang Banjarnegara juga mengatakan, bahwa program tersebut agar bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada yang tercecer.
“Apalagi sampai terselip dari siswa yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu tidak mendapatkan program tersebut,” ungkapnya.
Kepala Madrasah Ratna Ayu Kartika Wulan, menyampaikan terkait program tersebut yang sebelumnya sudah berjalan dengan menerima dengan jumlah siswa mencapai 400 lebih.
Pada tahun 2021 ini hanya mendapat jatah 187 siswa, sehingga kemungkinan siswa yang sebenarnya berasal dari keluarga yang tidak mampu ada yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan tersebut. “Pihak madrasah sudah berusaha maksimal dengan mensosialisasikan program pemerintah tersebut, akan tetapi pengajuan nama-nama siswa penerima dilakukan seleksi oleh Pemerintah Pusat,” tandasnya.
Waka Kesiswaan Nur Farida menambahkan, hubungannya dengan pemberitahuan kepada siswa sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak madrasah melalui group WhatsApp kelas, wali murid dan siswa.
“Jika ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan dari Program Indonesia Pintar tersebut, kemungkinan karena kurangnya komunikasi atau tidak mengumpulkan data-data persyaratan pengajuan dana bantuan terserbut,” ujar Farida.
Waka Humas MTs Negeri 2 Banjarnegara, Nafis Atoillah membenarkan bahwasannya pihak madrasah sudah sedemikian gencar dan selalu melakukan koordinasi secara intens antar wali kelas dan wali murid di group WhatsApp di masing-masing kelas. (nf/mnh)