Banjarnegara (Humas) – Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, mengambil langkah proaktif dalam menertibkan dan memperkuat ekosistem kelembagaan keagamaan di wilayahnya. Melalui program intensif yang digalakkan oleh Penyuluh Agama Islam, KUA Pagentan kini fokus mendampingi Majelis Taklim (MT) untuk segera memperoleh Izin Operasional (Ijop) resmi dari Kementerian Agama. Upaya ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan strategi krusial untuk menjadikan lembaga dakwah akar rumput ini memiliki landasan hukum yang kokoh.
Kepala KUA Pagentan menekankan bahwa memiliki Ijop adalah sine qua non (syarat mutlak) bagi Majelis Taklim untuk dapat beroperasi secara penuh dan legal di bawah payung negara. Legalisasi ini menjamin Majelis Taklim memiliki posisi yang sah, terlindungi, dan terintegrasi dalam program-program pembinaan umat yang diselenggarakan pemerintah.
Salah satu titik fokus terbaru dari kampanye legalitas ini adalah melalui kegiatan sosialisasi yang digelar pada Kamis (20/11/2025). Acara tersebut menyasar para pengelola Majelis Taklim yang terafiliasi dengan lingkungan pendidikan, mengambil lokasi di KB Pertiwi Plumbungan. Para peserta terdiri dari Kepala Sekolah, dewan guru, dan wali siswa yang aktif menjadi motor penggerak kegiatan keagamaan di sekitar lingkungan sekolah. Kehadiran mereka menegaskan adanya sinergi antara pendidikan formal dan pembinaan spiritual.
M. Syaiful Abidin, Penyuluh Agama Islam KUA Pagentan, bertindak sebagai narasumber utama dalam sesi tersebut. Dalam pemaparannya, Syaiful Abidin menegaskan bahwa Majelis Taklim merupakan “benteng pertama” dalam menjaga moralitas dan keimanan masyarakat. “Dengan Ijop, kami memastikan ujung tombak dakwah ini tidak hanya aktif secara spiritual, tetapi juga kuat secara institusional,” ujarnya. Ia merinci bahwa status legal membuka akses Majelis Taklim terhadap fasilitas, dukungan anggaran, dan berbagai bentuk pembinaan peningkatan kualitas dari Kementerian Agama. Intinya, legalitas adalah kunci untuk menciptakan tata kelola lembaga keagamaan yang berkualitas dan akuntabel.
Respon positif segera datang dari para peserta sosialisasi. Turipah, Wakil Kepala KB Pertiwi Plumbungan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan panduan yang lugas dari KUA Pagentan. Turipah mengakui bahwa selama ini, pemahaman tentang prosedur perizinan operasional Majelis Taklim masih minim.
“Jujur, kami baru menyadari betapa pentingnya legalitas ini untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan publik terhadap Majelis Taklim kami,” kata Turipah. “Kami kini telah membulatkan tekad dan berkomitmen penuh untuk segera memulai proses pengajuan Ijop. Pendampingan teknis dari Penyuluh Agama menjadi dorongan besar bagi kami.”
KUA Pagentan berkomitmen untuk tidak berhenti pada sosialisasi ini. Mereka berencana untuk terus memberikan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan, memastikan bahwa seluruh Majelis Taklim yang beraktivitas di Kecamatan Pagentan dapat menyelesaikan proses legalitasnya. Tujuan jangka panjangnya adalah mewujudkan Majelis Taklim di Banjarnegara yang tidak hanya aktif mengajar, tetapi juga tertata rapi, kuat secara struktural, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan umat.
(msa/ azd)
