Selektifitas Pelayanan KUA Bagi Masyarakat

Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai ujung tombak pelayanan Kementerian Agama bagi masyarakat di tingkat kecamatan.  Diantara tugas pokok fungsinya (tupoksi)  adalah melayani masyarakat dalam hal pencatatan nikah dan rujuk.  Pemerintah sudah memberikan aturan terkait pelayanan nikah, dengan ditingkatkannya pelayanan dan aturan biaya pernikahan.

Disampaikan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kantor Kementerian  Agama Kabupaten Banjarnegara, H. Zulkifli, S.Ag, (05/02) dalam menanggapi aduan dari masyarakat tentang pelayanan di KUA kecamatan.  Masalah di tambah dengan adanya oknum yang mengatasnamakan Kementerian Agama dengan beberapa biaya yang di bebankan kepada calon pengantin (catin), padahal segala pelayanan baik rekomendasi, legalisir, duplikat dan pelayanan lainnya tidak dipungut biaya alias gratis.

Hal ini menjadi catatan penting dalam sosialisasi dan pembinaan kepada KUA dan komponennya di lapangan, agar tidak menjadi catatan merah dalam pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Kementerian Agama dengan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan Instruksi No. DJ.II/1/ tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N tertanggal 26 Januari 2015.

Instruksi tersebut memberikan aturan pengkatan posisi P3N harus lebih selektif mengacu Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.  Sesuai aturan  untuk pengangkatan P3N juga beberapa syarat seperti harus domisili di desa di maksud, mempunyai kemampuan dan kompetensi di bidang hukum dan administrasi pernikahan”,Zulkifli menjelaskan.

Melalui monitoring dan evaluasi Seksi Bimas Islam ke KUA kecamatan, ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan Kementerian Agama Kabupaten, dan hal ini harus diluruskan guna sosialisasi ke masyarakat bahwa segala pelayanan di KUA gratis, dengan tidak ada biaya P3N maupun administrasi. Bantuan dari P3N atau “kayim” untuk mendapatkan pelayanan, silahkan semua di tanggung masyarakat itu sendiri.

Kepada masyarkat terkait pelayanan masyarakat yang tidak sesuai aturan atau pungutan tidak sesuai aturan bisa menyampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui Seksi Bimas Islam. Untuk biaya nikah di kantor adalah Rp.0,- (nol rupiah)/ gratis dan di luar kantor Rp. 600.000,- (di setor lewat bank ke kas negara). (Nangim)