Banjarnegara– Kebutuhan diklat yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang umumnya melalui perkiraan, dan hal ini mengakibatkan ketidak sesuaian dengan keinginan dan kebutuhan daerah.
Untuk mengefektifkan kebutuhan diklat yang akan dilaksanakan, Balai Diklat melakukan Turba (Turun Kebawah) untuk mendata kebutuhan dan aspirasi dari daerah melalui program Sinkronisasi Database Kediklatan. Kementerian Agama mengundang 25 orang terdiri dari Kasubbag TU, Kasi-Penyelenggara, Pengawas Pendidikan Agama Islam, Kepala KUA Kecamatan, Kepala Satker, Guru MA, dan Guru MTs dalam kegiatan ini di Aula Kantor Jumat (11/10).
Kasubbag TU, Sukarno menyampaikan bahwa PNS Kemenag Banjarnegara yang berjumlah 969 orang perlu mendapatkan perhatian dalam hal kediklatan. Reformasi birokrasi yang bergulir di butuhkan kompetensi PNS terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Dengan dukungan tunjangan kinerja menjadikan seorang PNS di tuntut profesional, dan salah satu pembelajarannya didapatkan melalui diklat.
Perwakilan dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, Mahfud menyampaikan bahwa untuk mendapatkan aspirasi, harus turun dan bertemu langsung dengan daeah. Terdapat instrumen yang harus di isi yang dibagikan kepada peserta sinkronisasi.
“Instrumen harus diisi namun jangan terlalu dipikirkan “ di jelaskan sebelum pengisian insturmen. Gambaran kebutuhan sudah tergambar di pikiran masing-masing peserta, seperti contoh KUA pasti sudah jelas diklat apa yang di inginkan, juga yang lain.
Peserta mengisi instrumen yang nantinya akan di rekap dan di matching dengan kebutuhan daerah yang lain dalam bentuk database. Nantinya akan di dapatkan diklat perlu diadakakan, baik di Balai Diklat maupun di daerah berupa DDWK/DDTK. (Nangim)