Tinggalkan Pengurusan Wakaf Secara Tradisional

Niat dan kesadaran umat Islam terkait wakaf dan benda wakaf masih perlu di pupuk dan di tingkatkan. Pemerintah sangat memberikan perlindungan hubungannya dengan wakaf dengan regulasi dengan diundangkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tentang Wakaf.

Sambutan tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara saat Workshop Pemberdayaan Wakaf di Aula Kantor Selasa (17/05) ini. Kegiatan workshop terlaksana untuk membekali Ilmu Per-wakafan Penyuluh Fungsional dan Penyuluh Non PNS sejumlah 40 peserta.

Kementerian Agama R.I mendata sementara kekayaan tanah wakaf di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 420,003 lokasi dengan luas 3,492,045,373.754 m2. Dari jumlah tersebut, yang telah bersertifikat sebanyak 282,321 lokasi, dan yang belum bersertifikat sebanyak 132,396 lokasi.

 “Potensi benda wakaf tersebut, dalam kenyataannya lebih banyak dimanfaatkan untuk keperluan ibadah mahdhah, seperti masjid, mushalla, pesantren, madrasah, sekolah, pemakaman, rumah yatim piatu, dan lembaga-lembaga Islam lainnya. Sehingga wakaf belum berperan banyak dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya masalah kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan pemberdayaan ekonomi lemah”, jelas Farhani

Struktur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota tidak menyebut secara khusus nomenklatur Wakaf. “Tugas-tugas tersebut jatuh ke tangan para Penyelenggara Syariah yang memiliki jalur komando kepada para Kepala KUA yang juga bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW”,lanjutnya.

Sebelum mengakhiri materi Kebijakan Pemerintah Tentang Wakaf  Kepala Kantor, menerangkan bahwa mengurus wakaf termasuk perbuatan yang mulia, karena mengurusi hajat hidup orang banyak dan amanat orang banyak.

Narasumber berikutnya, Yakni Penyelenggara Syariah, Muhammad Syafi' yang menyampaikan materi  Strategi Pengeloaan Wakaf. Tuntutan dan perubahan pandangan Islam terhadap wakaf yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan pembangunan yang berbasis data telah diakomodir pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf termasuk ibadah “ghoru mahdhoh” yang memiliki dimensi sosial sebagaimana zakat. Kehidupan sosial berkemang tidak ketinggalan wakaf juga berkembang menjadi zakat konsumtif dan produktif. Wakaf bisa uang ada wakaf berbentuk uang.

Dalam  pengelolaan wakaf dibutuhkan nadzir profesional. Unsur profesional terdiri dari Kompetensi Keilmuan berupa Wawasan dan Pengalaman, Kompetensi Keahlian,  dan Kompetensi Kepribadian dalam bentuk Jujur, Amanah, dan Iklas.

Pengelolan wakaf diharapkan sudah mulai berubah modern yang bisa memberdayakan wakaf guna kemaslahantan umat. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Masjid Jogokarya, Masjid Agung Jawa Tengah, yang mengembangkan wakaf seperti penginapan, usaha ekomoni, permodalan dan lain-lain.

Muhammad Syafi' berharap dengan workshop bisa membekali penyuluh sebagai “menteri penerangan” untuk bisa menyampaikan ilmu yang didapatkan kepada masyarakat. Penyuluh memiliki pekerjaan rumah untuk memetakan tanah wakaf  di kabupaten Banjarnegara yang bersertifikat dan yang belum bersertifikat untuk di tindak lanjuti agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan bisa memiliki nilai kesejahteraan. (Nangim)